EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang sering diplesetkan menjadi ” Dewan Penasehat DPR ” , atau ” Dewan Pertimbangan DPR “. Betapa tidak, lembaga ini seolah – olah adalah subordinasi Dewan Perwakilan Rakyat jika dipandang dari segi kewenangan yang dimilikinya. Dalam perancangan suatu produk hukum/undang – undang DPD hanya memberikan pertimbangan, dapat mengajukan dan ikut membahas, serta melakukan pengawasan atas undang – undang tertentu[1], dengan demikian dapatkah DPD dikatakan memiliki wewenang ?. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. dalam buku ” Bikameral bukan Federal ” menyebut Dewan Perwakilan Daerah sebagai ” auxiliary agency “ oleh karena sifat tugasnya di bidang legislasi hanya menunjang, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sama sekali tidak sebanding dengan persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD, dengan kata lain kualitas legitimasi anggota DPD tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya. Kedudukan DPD sebagai ” auxiliary body “ semakin diperkuat dengan adanya pasal 20 ayat ( 1 )[2] dan pasal 20A ayat (1)[3] yang menyebutkan secara eksplisit bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang – undang serta memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan sedangkan dalam UUD tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa DPD mempunyai kewenangan, sebab dalam konteks politik ” KEWENANGAN ” berarti dapat mengambil keputusan politik. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. menyebut DPD sebagai co-legislator dan Dr. Kuntana Magnar S.H. M.H dalam tulisannya yang dipaparkan dalam Focus Group Discussion menyebutkan secara tegas bahwa DPD termasuk dalam kategori ” lembaga Negara yang melayani “. Selain itu DPD juga sering disebut – sebut sebagai lembaga Negara dengan wewenang terbatas, namun sebagaimana diungkapkan oleh Bivitri Susanti[4] ; ” adalah tidak tepat mengatakan ” DPD dengan wewenang terbatas ” sebab sebenarnya DPD tidak mempunyai wewenang apapun, sebab dalam konteks politik, kewenangan selalu diartikan sebagai wewenang dalam mengambil keputusan politik “

Secara historis dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah RI lahir pada perubahan UUD 1945 yang ketiga, dengan kata lain DPD RI adalah produk reformasi. Pada perubahan UUD 1945 lahir lembaga – lembaga Negara baru disamping adanya beberapa lembaga Negara yang dihapuskan.

STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

Setelah perubahan UUD 1945 lahirlah Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai lembaga baru, yang cikal bakal pembentukannya berasal dari fraksi utusan daerah yang dianggap tidak cukup mampu untuk menyuarakan kepentingan daerah dalam proses perumusan kebijakan nasional, sebab Fraksi utusan daerah tidak ikut serta dalam pembuatan keputusan politik nasional dalam tataran undang – undang. Keberadaan Fraksi utusan daerah dianggap hanya mewakili dalam gagasan ( representation in ideas ), maka diperlukan sebuah lembaga yang tidak saja mewakili dalam gagasan namun juga mewakili dalam bentuk kehadiran orang daerah ( representation in present ).

Ada beberapa dasar pertimbangan pembentukan DPD dilihat dari dua perspektif, a.n :

1) TEORITIS

a) Membangun mekanisme kontrol ( check and balances ) dalam lembaga legislatif itu sendiri, disamping antarcabang kekuasaan negara ( eksekutif, legislatif, yudikatif, )

b) Menjamin dan menampung perwakilan daerah – daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif

2) POLITIS

a) Memperkuat ikatan daerah – daerah dalam wadah NKRI

b) Meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah – daerah

c) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah – daerah dalam perumusan kebijakan nasional

d) Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan

Sehingga setelah amademen STRUKTUR KETATANEGARAAN RI menjadi :

Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara melainkan lembaga tinggi Negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga – lembaga Negara lainnya. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD[5], kedua lembaga ini ( DPD dan DPR ) memiliki mekanisme yang berbeda dalam pengisian kursi, secara garis besar perbedaan antara keduanya seperti terlihat pada bagan sbb:

DPR, MPR, DPD

Selain mekanisme pemilihan anggota – anggotanya yang berbeda, ada juga hal lain yang kontras antara kedua lembaga perwakilan ini yakni fungsi yang dijalankannya dan cakupan masalah yang ditanganinya. Kewenangan DPD seolah ” dikebiri ” melalui pasal 22D UUD 1945[6] :

1. Ayat (1)

” dewan perwakilan daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah “

2. Ayat (2) : ” Dewan Perwakilan Daerah DAPAT melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti “

3. Ayat (3) : ” Dewan Perwakilan Daerah DAPAT melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti “

Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pasal 41[7], pasal 42[8], pasal 43[9], pasal 44[10] , pasal 45[11], pasal 46[12], dan pasal 47[13] undang – undang No.22 tahun 2003 tentang SUSDUK yang semakin menegaskan peranan DPD hanya sekadar membrikan pertimbangan kepada DPR, tidak heran jika ada yang memplesetkan DPD menjadi ” Dewan Penasehat DPR ” atau ” Dewan Pertimbangan DPR ” oleh karena hubungan fungsional keduanya menunjukkan demikian sebagaimana diatur dalan beberapa produk hukum.

oleha karena itu, DPD mengusulkan perubahan terhadap pasal 22D UUD 1945 menjadi :

1. Ayat (1)

” Dewan Perwakilan Daerah MEMEGANG KEKUASAAN membentuk undang – undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah “

2. Ayat ( 2) :

” Dewan Perwakilan Daerah MELAKUKAN PENGAWASAN atas pelaksanaan undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti “

3. Ayat (3) :

” Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti “

Namun rupanya perjuangan DPD masih harus melalui jalan panjang, harapan DPD terbentur kurangnya dukungan di MPR pada sidang paripurna lalu,

DUKUNGAN ANGGOTA MPR RI

no. kelompok/fraksi partai jumlah anggota MPR Dukungan cabut nov’ 2007
1. kelompok Dewan perwakilan daerah 128 128 128
2. fraksi partai Golkar partai Golkarpartai Bintang Reformasipartai karya peduli bangsa 127142 15132 13-2 213-
3. fraksi PDI Perjuangan partai Demokrasi Indonesia Perjuanganpartai Damai Sejahtera 10913 -8 -8
4. fraksi Partai Persatuan pembangunan partai Persatuan Pembangunan 58 7 7
5. fraksi Partai Demokrat partai Demokratpartai Keadilan dan Persatuan Indonesia 561 23- 23-
6. fraksi Partai Amanat Nasional Partai Amanat Nasional 53 11 11
7. fraksi Kebangkitan Bangsa partai Kebangkitan Bangsa 52 47 47
8. fraksi partai Keadilan Sejahtera partai Keadilan Sejahtera 45 16 16
9. fraksi Bintang Pelopor Demokrasi partai Bulan Bintangpartai Persatuan Demokrasi kebangsaanpartai pelopor

PNI Marhaenisme

partai Penegak Demokrasi Indonesia

1143

1

1

111

–1

11-

JUMLAH 550 273 57 216

Jumlah dukungan diatas tidak cukup untuk memuluskan jalan DPD menuju amandemen ke-5, berdasarkan pasal 37 UUD 1945[14] yang mensyaratkan usul perubahan harus diajukan sekurang – kurangnya ( 1/3 X 678 = 226 orang ).

HAK VETO UNTUK DPD

saat ini bergulir isu mengenai hak veto untuk DPD terutama terhadap rancangan Undang – Undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah, jika dilihat dari legitimasi yang dimilikinya maka hak veto adalah suatu keniscayaan bagi DPD. setidaknya jika DPD tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau menolak suatu RUU maka DPD dapat menunda pengesahan RUU tsb, Menurut KEVIN EVAN , jika majelis tinggi ( upper house ) tidak mempunyai fungsi legislasi yang utuh, maka majelis tinggi mempunyai hak untuk mengubah, mempertimbangkan, atau menolak RUU yang diajukan oleh majelis rendah ( lower house ), jika hak itu tidak ada juga, maka majelis tinggi mempunyai hak untuk menunda pengesahan RUU yang diajukan majelis rendah. Bahkan hak menunda ini adalah satu-satunya kekuatan jika upper house tidak mempunyai hak untuk mengubah atau menolak RUU.

di Inggris, sekalipun House of Commons ( sebagai lower house) jauh lebih dominant dalam fungsi legislasi dibanding House of Lord ( sebagai upper House ), semua rancangan undang – undang harus melewati kedua kamar yang ada sebelum ditandatangani menjadi undang – undang ( all Bills go through both Houses before becoming Acts ) oleh Ratu Inggris. Dalam hal penundaan, House of Lord tidak dibenarkan menunda lebih dari dua sesi persidangan parlemen atau lebih dari satu tahun ( bills cannot be delayed by the House of Lord for more than two parliamentary sessions, or one calendar year ).

1) berdasarkan contoh diatas menunjukkan bahwa sistem Bikameral yang diterapkan di Indonesia tidak dibangun dalam kerangka checks and Balances, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan untuk mengakomodasi kepentingan daerah untuk menciptakan keadilan distribusi kekuasaan. Namun, tidak dipungkiri bahwa saat mengadopsi suatu sistem untuk diterapkan dalam suatu Negara perlu disesuaikan dengan konstelasi Negara bersangkutan, mungkin demikian pula yang terjadi di Indonesia, maka kita sebutlah ” BIKAMERAL ala INDONESIA “. Tapi seharusnya adaptasi suatu sistem yang diadopsi terhadap konstelasi Negara tidak mengaburkan tujuan diterapkan/diadopsinya sistem tersebut. Sejak awal tujuan diterapkannya sistem bikameral adalah :

i) Kebutuhan dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan dengan supremasi MPR dan anggota – anggota yang tidak dipilih dan tidak efektif ( fraksi utusan golongan dan fraksi utusan daerah )

ii) Kebutuhan untuk mengakomodasikan masyarakat daerah secara struktural

iii) Kebutuhan Indonesia saat ini untuk menerapkan mekanisme check and balances serta mendorong demkoratisasi

2) Ada pula yang mengatakan bahwa Indonesia menerapkan weak bicameralism. Namun Berdasarkan abstraksi Arend Ljphart terhadap 36 negara; weak bicameralism dapat dilihat dari ; wewenang yang dimiliki oleh kedua kamar, pemilihan anggota, dan adanya kemungkinan bahwa kamar kedua dibentuk untuk mewakili golongan minoritas. yang menarik adalah bahwa abstraksi Ljphart ini sejak awal telah mengasumsikan bahwa kedua kamar mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan wewenang yang sama. Jadi, BIKAMERAL ala INDONESIA sebutlah demikian. Padahal PADA UMUMNYA LEGITIMASI DARI MAJELIS TINGGI MENENTUKAN KUAT LEMAHNYA SISTEM BIKAMERAL SUATU NEGARA. LEGITIMASI DITENTUKAN OLEH KETERLIBATAN WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS YANG LANGSUNG DIPILIH OLEH RAKYAT MEMPUNYAI LEGITIMASI YANG TERTINGGI MAKIN TIDAK LANGSUNG, MAKIN KURANG LEGITIMASINYA, namun yang terjadi di Indonesia adalah hal yang sebaliknya. Kunci sistem bikameral adalah ” kompetisi ” antara majelis rendah dan majelis tinggi dalam pengambilan keputusan sebagai wujud adanya mekanisme check and balances dalam lembaga legislatif itu sendiri, namun rasa – rasanya DPD tidak akan mampu berkompetisi jika hanya dipersenjatai dengan wewenang; memberi pertimbangan; mengajukan usul, dan hanya melakukan pengawasan terhadap undang – undang tertentu. Sedangkan lawannya dalam ” kompetisi ” ini dipersenjatai lengkap, bahkan seperti yang tercantum dalam pasal 20 ayat (5) UUD 1945[15] saat ini yang seolah – olah memiliki hak veto adalah DPR. DPD bisa dibabat habis oleh DPR jika harus berkompetisi.

Ada fakta yang sangat mengejutkan yang diungkapkan oleh Denny Indrayana dalam Disertasinya (2005), Slamet Effendy Yusuf mengakui bahwa pembentukan DPD dipertukarkan dengan gagasan pemilihan presiden secara langsung antara dua fraksi terbesar di DPR yakni, fraksi Golkar dan fraksi PDIP, demi diterimanya ide pemilihan Presiden secara langsung, fraksi Golkar bersedia menerima penerapan weak bicameralism, karena fraksi PDIP menolak penerapan strong bicameralism dengan alasan akan membawa Indonesia menjadi federal. Sangat disayangkan jika hal demikian terjadi di negeri ini. Bagaimanapun DPD masih harus terus berjuang demi kewenangannya.


[1] Pasal 22D UUD 1945 ; Ayat (1) ” dewan perwakilan daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah “, Ayat (2) “Dewan Perwakilan Daerah DAPAT melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti, Ayat (3) ” Dewan Perwakilan Daerah DAPAT melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerha, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan Dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan

hasil pengawasannya Itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti

[2] Pasal 20 ayat (1) ” Dewan Perwakilan Rakyat memgang kekusaan membentuk undang – undang “

[3] Pasal 20A ayat (1) ” Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan “

[4] Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

[5] Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ; ” Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang – undang “

[6] Undang – Undang Dasar 1945 perubahan ketiga

[7] Pasal 41 UU No. 22 tahun 2003 : DPD mempunyai fungsi ; a) pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan MEMBERIKAN PERTIMBANGAN yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; b) pengawasan atas pelaksanaan undang – undang tertentu

[8] Pasal 42 UU No. 22tahun 2003 ; (1) ” DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah ” , (2) ” DPD dapat mengusulkan rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR, (3) ” pembahasan rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang – undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah “

[9] Pasal 43 UU No. 22 tahun 2003 : ayat (1) ” DPD ikut membahas rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah, ayat (2) ” DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang – undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I sesuai peraturan tata tertib DPR, ayat (3) ” pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan Pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang – undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing – masing lembaga, ayat (4) ” pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

[10] Pasal 44 UU No. 22 tahun 2003 : ayat (1) ” DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang – undang APBN dan rancangan undang – undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, ayat (2) ” pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah, ayat (3) ” pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah “

[11] Pasal 45 UU No. 22 tahun 2003 : ayat (1) ” DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan “, ayat (2) ” pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

[12] Pasal 46 UU No. 22 tahun 2003 : ayat (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama ” , ayat (2) ” pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang ” , ayat (3) ” hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti “

[13] Pasal 47 UU No. 22 tahun 2003 : ” DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang – undang yang berkaitan dengan APBN “

[14] pasal 37 UUD 1945 : ayat (1) ” usul perubahan Undang – Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang – kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat “, ayat (2) ” setiap usul perubahan pasal – pasal Undang – Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya “, ayat (3) ” untuk mengubah pasal – pasal Undang – Undang dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat “, ayat (4) ” putusan untuk mengubah pasal – pasal Undang – Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang – kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat “, ayat (5) ” khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan “

[15] pasal 20 ayat (5) UUD 1945 : ” dalam hal rancangan undang – undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang – undang tersebut disetujui, rancangan undang – undang tersebut sah menjadi undang – undang dan wajib diundangkan “

A. Undang – Undang Dasar 1945 (periode 18 agustus 1945 – 27 desember 1949)
secara yuridis formal :


Pada periode ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BPK belum terbentuk. Meskipun secara yuridis formal ketiga lembaga ini telah diakui eksistensinya, terbukti dengan diaturnya ketiga lembaga ini dalam Undang – Undang Dasar 1945.
Pada saat itu berdasarkan pasal IV aturan peralihan yang berbunyi ” sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dibentuk menurut Undang – undang dasar segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional “. Untuk memperkuat Komite Nasional, kemudian dikeluarkan maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tahun 1945. Dalam maklumat tersebut ditentukan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada Komite Nasional diberikan kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan garis – garis besar haluan Negara. Dengan kata lain Komite Nasional diberi kedudukan sebagai badan legislatif. Dengan demikian khusus mengenai penetapan undang – undang hanya dijalankan oleh Presiden, yang dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh Komite Nasional. Apabila hal ini kita hubungkan dengan pasal 5 ayat (1) UUD 1945, maka hal itu mengandung arti bahwa kekuasaan untuk menetapkan Undang – undang dijalankan oleh Presiden dengan persetujuan Komite Nasional.
Bahkan kemudian dikeluarkan sebuah maklumat Pemerintah tanpa nomor tertanggal 14 november 1945 yang berisi :
1.susunan Kabinet Sjahrir I ; dan
2.Ketentuan, bahwa Kabinet bertanggung jawab kepada Komite nasional
Jadi, lembaga – lembaga Negara yang ada pada periode ini adalah :

1)Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara ( bab III)
2)Dewan Pertimbangan Agung, yang memberi jawab atas pernyataan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah ( bab IV)
3)Mahkamah Agung, menjalankan kekuasaan kehakiman ( bab IX )
4)Komite Nasional Indonesia Pusat ( pasal IV aturan peralihan jo Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 oktober 1945
5)Menteri – menteri (Maklumat Pemerintah tanpa nomor tanggal 14 november 1945 )

B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ( periode 27 desember 1949 – 17 agustus 1950 )


Dalam periode ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pola Inggris, sebagai akibat perundingan dan persetujuan konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda, antara delegasi Indonesia, delegasi panitia permusyawaratan urusan federal ( Bijeenkomst voor Federal Overleg ), dan delegasi dari Kerajaan Belanda. Sehingga pada periode ini yang berlaku adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Yang dimaksud dengan Pemerintah pada periode ini adalah Presiden dan Menteri – menteri { pasal 68 ayat (1) Konstitusi RIS }, dimana Presiden sebagai kepala Negara { pasal 69 ayat (1) Konstitusi RIS } dan mengangkat Perdana menteri dan menteri – menteri. Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat merupakan lembaga perwakilan yang masing – masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota { pasal 98 Konstitusi RIS } dan yang mewakili daerah – daerah bagian { pasal 80 ayat (1) Konstitusi RIS}.

Berdasarkan pasal 127 Konstitusi RIS, Lembaga Negara yang berwenang menetapkan undang – undang federal adalah ; a) Pemerintah, bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, sepanjang mengenai peraturan – peraturan yang khusus mengenai satu daerah bagian, beberapa daerah bagian, atau semua daerah bagian atau bagian – bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah – daerah yang diatur dalam pasal 2 Konstitusi RIS ( meliputi seluruh daerah Indonesia ), b) Pemerintah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan yang bukan merupakan pengaturan hal – hal yang disebut dalam point (a) atau selebihnya dari yang telah disebutkan.
Yang menarik pada periode ini adalah adanya badan Konstituante yang diatur dalam bab V Konstitusi RIS yang bersama – sama dengan pemerintah yang bertugas (selekas – lekasnya) menetapkan Konstitusi Rapublik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi Sementara { pasal 186 Konstitusi RIS }. Berdasarkan pasal 188 ayat (2) bahwa rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat dengan jumlah anggota dua kali lipat, itulah Konstituante. Konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih menurut pasal 111 dan Senat baru yang ditunjuk menurut pasal 97, dengan anggota – anggota luar biasa sejumlah anggota kedua majelis { pasal 188 ayat (1) } dan yang menjadi Ketua Konstituante adalah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan yang menjadi wakilnya adalah Ketua Senat { pasal 188 ayat (3)}.

C. UUD Sementara 1950 ( periode 17 agustus 1950 – 5 juli 1959 )


Bentuk Negara Serikat tidak bertahan lama, hanya berlangsung kurang lebih 8 bulan. Melalui pasal 90 konstitusi ( R.I.S. ) kemudian dilakukan perubahan – perubahan terhadap konstitusi (R.I.S.) dengan mengubah bagian – bagian yang merupakan unsur – unsur Negara serikat menjadi Negara Kesatuan. Hal itu dilakukan melalui Undang – Undang Federal No. 7 / 1950 ( Lembaran Negara No. 56/ 1950 ). Dengan kata lain, Undang – Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuknya adalah Perubahan Konstitusi Sementara R.I.S.
Perbedaan yang paling mendasar dari Konstitusi sebelumnya adalah dihapuskannya Senat, yang menjadi Badan Perwakilan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Selama Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun maka Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdiri atas gabungan Dewan Perwakilan Rakyat R.I.S., Senat, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan Dewan Pertimbangan Agung. Meskipun susunan keanggotaan ini dipandang kurang tepat, karena pada saat Negara Kesatuan terbentuk keempat badan itu tidak ada lagi, dan juga dengan susunan demikian seakan – akan menentukan bahwa peraturan – peraturan tentang ( keanggotaan) lembaga – lembaga tersebut masih berlaku bagi masing – masing ( penjelasan UU No. 7/ 1950 ).
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara bersama – sama dengan Komite Nasional Indonesia Pusat, dinamakan Majelis Perubahan Undang – Undang Dasar yang mempunyai hak mengadakan perubahan – perubahan dalam Undang – Undang Dasar baru. Namun, meskipun Majelis Perubahan Undang – Undang Dasar merupakan suatu Badan, akan tetapi Badan ini hanya bertindak apabila perlu diadakan perubahan dalam Undang – Undang Dasar Sementara dan dalam sistem Undang – Undang Dasar Sementara, perlu tidaknya perubahan ditentukan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, maka Majelis Perubahan Undang – Undang Dasar tidak mendapat tempat tersendiri dalam UUD Sementara melainkan ketentuan – ketentuan tentang Majelis ini dimasukkan dalam bagian tentang perubahan Undang – Undang Dasar Sementara ( penjelasan UU No.7/1950).
Berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara tidak secara tegas menyatakan apa atau siapa yang dimaksud dengan Pemerintah. Namun, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 55 yang terdapat dalam bab II Bagian I UUD Sementara. Dari ketentuan – ketentuan tersebut terdapat pengaturan tentang Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri atau Menteri – menteri, maka Pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri atau Menteri – Menteri. Sebagaimana diatur dalam pasal 83 UUD Sementara bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat (ayat 1), dan menteri – menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama – sama untuk seluruhnya, maupun masing – masing untuk bagiannya sendiri – sendiri ( ayat 2), sejak saat itu Dewan Menteri bersifat Kabinet Parlementair yang berarti DPR harus dapat memaksa Kabinet atau masing – masing Menteri meletakkan jabatannya, walaupun DPR masih tersusun sementara ( penjelasan UU No. 7 / 1950). Dan sebagai perimbangan kekuasaan saat itu, Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat jika dianggapnya tidak mewakili kehendak rakyat lagi, dan sesegera mungkin ( 30 hari ) mengadakan pemilihan DPR yang baru ( pasal 84 UUD Sementara ). Dalam periode ini pula DPA dihapuskan.
Sejak berlakunya UUD Sementara berbagai langkah dilakukan untuk menjalankan roda pemerintahan. pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum pertama untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Konstituante dibentuk untuk menetapkan Undang – Undang Dasar yang tetap menggantikan UUD Sementara 1950. Hal ini menyimpangi ketentuan yang diatur dalam Piagam Persetujuan R.I.S. – R.I, alasan Pemerintah saat itu adalah ; karena DPR dengan jumlah kurang lebih 250 anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk mempunyai satu wakil (pasal 56) dipandang pantas untuk suatu bangsa yang terdiri atas kurang lebih 75 juta jiwa, selain itu Karena pada umumnya suatu Konstituante beranggota lebih banyak dibanding DPR ( penjelasan UUD Sementara 1950). Walaupun sudah banyak materi muatan konstitusi yang disepakati dalam sidang – sidang konstituante, akan tetapi pada waktu akan diputuskan dasar Negara yang akan berlaku, terjadi perbedaan yang tajam. Ada tiga dasar yang dianjurkan yakni; dasar Negara social-ekonomi, dasar Negara Islam dan dasar Negara Pancasila. Setelah diadakan pemungutan suara, ternyata tidak ada yang memperoleh sekurang – kurangnya 2/3 dari peserta sidang yang hadir. Untuk mengatasi situasi itu Pemerintah mengusulkan agar kita kembali ke UUD 1945, anggota Konstituante setuju dengan catatan ada sebagian fraksi yang menghendaki ditambahkannya 7 perkataan yang terdapat dalam Piagam Jakarta. Karena tidak terdapat kesepakatan tentang hal itu, keputusan dilakukan melalui pemungutan suara yang juga tidak berhasil mengambil keputusan. Akhirnya pada tanggal 5 juli 1959 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 150 tentang Dekrit, yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden, yang berisi :
1.pembubaran Konstituante
2.tidak berlakunya UUD Sementara 1950
3.berlakunya kembali UUD 1945.

D. UUD 1945 ( periode 1959 – 1971 )


Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 150 tentang Dekrit, atau yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden 1950, maka UUD 1945 berlaku kembali. Badan Konstituante yang telah dibentuk melalui Undang – Undang pemilihan umum No. 7/1953 dibubarkan. Dalam periode ini pasal IV aturan peralihan UUD 1945 tidak berlaku lagi, sebab telah terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong – royong, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara, masing – masing melalui Penetapan Presiden No. 2/1959 jo Peraturan Presiden No. 12/1959 serta Keputusan Presiden No. 199/1960, Penetapan Presiden No. 4/1960 jo Keputusan Presiden 156/1960 serta Penetapan Presiden No. 3/1959 jo Keputusan Presiden No. 168/1959.
Walaupun lembaga – lembaga Negara tersebut diatas masih bersifat sementara, namun pada periode ini UUD 1945 telah dilaksanakan secara berbeda dengan Undang – Undang Dasar 1945 (periode 18 agustus 1945 – 27 desember 1949), sebab lembaga – lembaga Negara ini tidak hanya ada secara yuridis formal, tetapi pada periode ini semua lembaga yang diatur dalam UUD telah terbentuk.
Akan tetapi kemudian terjadi penyimpangan – penyimpangan terhadap terhadap UUD 1945, antara lain Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang pengangkatan Presiden seumur hidup. Disamping itu, seiring diberlakukannya kembali UUD 1945 maka Dewan Pertimbangan Agung pun kembali dibentuk, menurut UUD 1945.

E. UUD 1945 ( periode 1971 – 1999 )


Setelah terjadinya usaha perebutan kekusaan G-30 S/PKI Pemerintah bertekad melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 secara murni dan konskwen. Namun yang terjadi adalah ” executive heavy ” , struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekusaannya. Bahkan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang – undang. Ketentuan ini menimbulkan pendapat seolah – olah hanya Presiden yang memegang kekuasaan membentuk Undang – Undang, DPR hanya memberikan persetujuan saja. Pada periode ini Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat ( yaitu MPR ) dan Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat ( MPR ), dan dapat diberhentikan oleh MPR. Akan tetapi tidak tunduk dan bertanggungjawab kepada DPR. Pada periode ini pula Presiden dapat dipilih berulang – ulang kali, hal ini yang menjadi pembenaran dipilihnya Presiden Soeharto sampai enam kali berturut – turut. Mengenai hal ini, telah dilakukan pembatasan melalui TAP MPR No. XIII/MPR/1998 ( pada periode ini MPR masih merupakan lembaga Tertinggi Negara ) yang menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden RI memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang hanya untuk satu kali masa jabatan.
Sebagaiamana telah disebutkan diatas bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. Anggota – anggotanya terdiri atas anggota – anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan – utusan dari daerah – daerah dan golongan – golongan , menurut aturan yang ditetapkan dengan undang – undang { pasal 2 ayat (1) UUD 1945 }. MPR menjalankan kekuasaan Negara yang tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia ( vertetungsorgan des willens Staatvolker ), karenanya MPR merupakan lembaga tertinggi Negara
( penjelasan pasal 3 UUD 1945 )

F. UUD 1945 ( periode 1999 – sekarang/ setelah perubahan )


Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali menggulirkan berbagai perubahan pula dalam struktur ketatanegaraan. disamping adanya beberapa lembaga Negara yang dihapuskan, dibentuk beberapa lembaga Negara baru, untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan diubahnya beberapa pasal tertentu dalam UUD berimplikasi pada beberapa perubahan yang sangat signifikan, antara lain; Perubahan ketentuan pasal 1 ayat (2) yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Indonesia karena kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga Negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian kedaulatan tetap ditangan rakyat, sedangkan lembaga – lembaga Negara melaksanakan bagian – bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan perubahan ini pula tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi Negara ataupun lembaga tinggi Negara. kedudukan setiap lembaga Negara bergantung pada wewenang, tugas dan fungsinya masing – masing menurut UUD 1945. Selain itu perubahan terhadap pasal 2 ayat (1) mengenai susunan keanggotaan MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang seluruh anggota MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu, disamping itu, perubahan ini untuk meningkatkan legitimasi MPR. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yaitu ” perwakilan atas dasar pemilihan” ( representation by election ). Perubahan pasal 3 mengenai wewenang MPR berimplikasi pada terjadinya perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi ( check and balances )antar lembaga Negara. Dengan perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi menetapkan Garis -Garis Besar Haluan Negara, baik yang berbentuk GBHN maupun peraturan perundang – undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekwensi Pemilihan langsung melalui Pemilu.
Kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk Undang -Undang dikuatkan melalui perubahan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1), dengan memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada ditangan Presiden, beralih ke tangan DPR. Di pasal yang lain ( pasal 20 ayat 2 hasil perubahan pertama) menyebutkan DPR dan Presiden mempunyai wewenang yang sama untuk membahas setiap rancangan Undang – Undang untuk kemudian disetujui bersama. Di sisi lain Presiden mempunyai hak untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang – undang ( pasal 5 ayat 2) serta peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang – Undang ( pasal 22 ayat 1). Dan sebagai penegasan sistem Presidensiil yang kita anut DPR mempunyai hak melakukan pengawasan terhadap Presiden/pemerintah ( pasal 20A ayat 1). Pasal 7C yang menyebutkan Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR mencerminkan kedudukan yang setara antara kedua lembaga yang sama – sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.
Yang tak kalah signifikan adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu(-semula dilakukan oleh MPR) yang didasari pemikiran untuk mengejawantahkan paham kedaulatan rakyat. Selain itu, Presiden dan wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat, yang sekaligus memperkuat sistem Presidensiil yang dianut dengan adanya periodesasi masa jabatan Presiden yang pasti (fixed term). Dengan dipilihnya Presiden secara langsung oleh rakyat ( melalui perubahan III 9 november 2001 pasal 6A, sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai badan perwakilan ), demikian pula berkenaan dengan pemberhentian Presiden, jika sebelumnya dalam penjelasan UUD 1945 ( sebelum Perubahan ) ” Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis “, dalam praktek ketatanegaraan berlaku, pengertian bertunduk dan bertanggungjawab tersebut tidak sekedar diartikan pengawasan, tetapi termasuk juga pemberhentian Presiden dari jabatannya seperti yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid melalui TAP MPR No. I/MPR/2001. Namun berdasarkan pasal 7A UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan karena suatu pelanggaran hukum yaitu pengkhianatan terhadap bangsa dan Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Pada periode ini pula Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan yang didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Negara. Sebagai gantinya, Dirumuskan ketentuan pasal 16 yang memberikan kekuasaan pada Presiden untuk membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dan berkedudukan di bawah Presiden.
Melalui perubahan ketiga UUD 1945 ( 9 november 2001 ) lahirlah sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mendukung DPR dalam sistem perwakilan Indonesia. DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD sebagai lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah, dengan kata lain keberadaan DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah. Meskipun saat ini DPD mempunyai fungsi yang terbatas dibidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan, namun fungsi DPD berkaitan erat dengan sistem check and balances dalam lembaga perwakilan. Lembaga ini dibahas dalam bab VIIA pasal 22C dan pasal 22D UUD 1945 (hasil perubahan).
Melalui amandemen UUD 1945 ketentuan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam bab tersendiri ( bab VIIIA),di mana sebelumnya merupakan bagian dari bab VIII tentang hal keuangan. BPK merupakan lembaga Negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. Dalam rangka memperkuat kedudukan, kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga Negara, anggotanya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan dalam kedudukannya sebagai eksternal auditor pemerintah yang memeriksa keuangan Negara dan APBD, serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah, BPK membuka kantor perwakilan di setiap Provinsi.
Amandemen UUD 1945 juga melahirkan sebuah lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dengan wewenang tertentu (pasal 24C ) yakni; menguji undang – undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pembentukan MK adalah sejalan dengan dianutnya paham Negara hukum dalam UUD 1945, yang harus menjaga paham konstitusional, yang artinya tidak boleh ada undang – undang dan peraturan per-UU-an lainnya yang bertentangan dengan UUD. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang memang telah ada sebelumnya, pada periode ini pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh komisi yudisial dengan persetujuan DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat dalam menentukan siap yang tepat menjadi hakim agung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh kepastian dan keadilan. Selain MK lembaga baru dibidang yudikatif yang dibentuk adalah Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (24B UUD 1945 ).

REFERENSI :

1.Soemantri M, Sri.1986. Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung
2.Bagir Manan.2006. Lembaga Kepresidenan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia PRESS, Yogyakarta
3.Majelis Permusyawaratan Rakyat.2007. Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI
4.Konstitusi Republik Indonesia Serikat ( Konstitusi RIS ),
5.Lampiran Konstitusi RIS
6.Piagam Persetujuan
7.Undang – Undang Dasar Sementara 1950 (UUD Sementara 1950)
8.Dekrit Presiden 5 juli 1959 ( Keputusan Presiden No. 150 1959 )
9.Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta penjelasannya
10.Perubahan pertama Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanggal 19 oktober 1999
11.Perubahan kedua Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanggal 18 agustus 2000
12.Perubahan ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanggal 9 november 2001
13.Perubahan keempat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanggal 10 agustus 2002

ABSTRAK

Secara historis-yuridis, lembaga kepresidenan mengalami perubahan dalam arti pengaturan atasnya seiring perubahan (amandemen) terhadap konstitusi dilakukan. Dalam kurun waktu empat tahun (1999, 2000, 2001, 2002) UUD 1945 di amandemen. Amandemen Konstitusi tentu menimbulkan implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali terhadap lembaga kepresidenan yang diatur langsung dalam konstitusi. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian dalam tulisan ini, yaitu mengenai sejauhmana perubahan UUD 1945/konstitusi mempengaruhi perubahan terhadap lembaga kepresidenan. Penulis hendak memperoleh gambaran perbedaan pengaturan lembaga kepresidenan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
Dengan objek Penelitian tentang Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap lembaga kepresidenan, melalui pembahasan dari perspektif ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan dengan spesifikasi Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, disertai aspek historisnya dihubungkan dengan teori-teori hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu dan menekankan aspek-aspek yuridis melalui studi kepustakaan (library research) dan berbagai literature yang berkaitan dengan teori-teotri dan asas-asas Hukum Tata Negara. Dan dengan sumber bahan hukum primer; bahan hukum sekunder ; bahan hukum tersier. Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui library research dengan melakukan penelitian terhadap tulisan- tulisan yang erat kaitannya dengan permalahan yang diteliti. Hal ini untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data dalam naskah yang ada. Kemudian berbagai data diseleksi, lalu diklasifikasi baik secara sistematis, logis, dan yuridis. Hal ini untuk memperoleh gambaran umum dan spesifik mengenai objek penelitian.
Melalui penelitian ini diperoleh gambaran bagaimana Perubahan UUD 1945 berimplikasi terhadap lembaga kepresidenan. Mulai dari berkurangnya jumlah ketentuan dan kekuasaan yang dimiliki Presiden setelah UUD diubah, sampai pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Demikian pula sistem Presdiensiil yang dianut oleh Indonesia semakin tegas.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Amandemen UUD 1945 yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali hanya dalam kurun waktu empat tahun pula (1999, 2000, 2001, dan 2002) membawa implikasi terhadap berbagai bidang, tak terkecuali terhadap lembaga kepresidenan.
Sebelum perubahan, Undang-Undang dasar 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, hal ini terlihat dari jumlah pasal maupun kekuasaan yang dimilikinya. Mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 15 dan pasal 22 mengatur langsung mengenai jabatan kepresidenan, dengan kata lain pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga kepresidena ada tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD 1945. Ditambah lagi dengan ketentuan-ketentuan lain yang tidak mungkin lepas dari pengaturan mengenai Presiden, seperti ketentuan yang mengatur APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, undang-undang organik, dsb1.
Setelah perubahan (1999, 2000, 2001, 2002), hanya terdapat 19 pasal dari 73 pasal (tidak termasuk tiga pasal aturan peralihan, dan dua pasal aturan tambahan) yang mengatur secara langsung mengenai lembaga kepresidenan. Dengan kata lain, secara kualitatif ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang lembaga kepresidenan pasca Amandemen berkurang jika dibanding sebelum amandemen.
Namun, hal ini tidaklah berarti bahwa lembaga kepresidenan serta-merta tidak lagi dominan dalam pengaturannya. UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada Presiden, hal ini diperkuat dengan adanya pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :
” Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar “.

Selain itu, Presiden juga menjalankan kekuasaan legislatif, hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1)2 yang berbunyi :
” Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat “

Selanjutnya pasal 22 ayat (1)3 juga memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk peraturan perundang-undangan yakni dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa. Di tambah lagi berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, Presiden juga berwenang membentuk peraturan Presiden.
Dalam lingkup kekuasaan yudisial, Presiden pun memiliki kewenangan di bidang ini. Hal ini terlihat dari adanya kekuasaan Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR4, dan memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA5.
Secara historis-yuridis, lembaga kepresidenan mengalami perubahan dalam arti pengaturan atasnya seiring perubahan (amandemen) terhadap konstitusi dilakukan. Hal inilah yang menjadi pusat perhatian dalam tulisan ini, yaitu mengenai sejauhmana perubahan UUD 1945 mempengaruhi perubahan terhadap lembaga kepresidenan. Penulis hendak memperoleh gambaran perbedaan pengaturan lembaga kepresidenan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.
Atas dasar latar belakang diatas, Penulis memberi judul tulisan ini :
” Implikasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Lembaga Kepresidenan “

B. Identifikasi Masalah
1.Bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Kepresidenan menurut UUD 1945 sebelum amandemen ?
2.Bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Kepresidenan menurut UUD 1945 setelah amandemen ?

BAB II
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
dan
PRESIDEN SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN EKSEKUTIF

A. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tercatat Indonesia telah melakukan beberapa upaya, yakni ; pembentukan Undang-Undang Dasar; penggantian Undang-Undang Dasar; dan perubahan dalam artian pembaruan Undang-Undang Dasar11.
Pembentukan Undang-Undang dasar pada tahun 1945 dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketika bentuk negara Republik Indonesia diubah menjadi Negara Serikat (dalam tahun 1949) maka UUD 1945 pun diubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Demikian pula ketika tahun 1950, Indonesia kembali berbentuk Republik, maka Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara 1950. Dalam tahun 1950 sampai dengan 1959 diadakan berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dengan membentuk Lembaga Konstituante. Namun, Konstituante gagal membentuk Undang-Undang Dasar baru, meskipun telah banyak materi muatan konstitusi yang disepakati dalam rapat badan ini. Kegagalan terjadi akibat tidak dicapainya kesepakatan mengenai dasar negara, sehingga pada tanggal 5 juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden yang isinya ; membubarkan konstituante; menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jimly Asshidiqie menyebut perubahan dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945 tidak ubahnya bagaikan tindakan penggantian Undang-Undang Dasar juga. Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menyatakan12 :
” karena itu, sampai dengan berlakunya kembali UUD 1945 itu, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum pernah terjadi perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, melainkan baru pembaruan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian Undang-Undang Dasar “

Masih mengutip pernyataan Jimly Asshidiqie yang menyatakan :
” perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era Reformasi pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie “

Perubahan pertama pada tanggal 19 oktober 1999 yang diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ke-12, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Perubahan kedua pada tanggal 18 agustus 2000, dalam sidang tahunan. Dan perubahan ketiga pada tanggal 9 november 2001 dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ke-7. Perubahan keempat pada tanggal 10 agustus 2002 dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI ke-6.
Dengan demikian Perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi RIS 1949, demikian pula dari UUD Sementara 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah contoh tindakan penggantian Undang-Undang Dasar. Sedangkan perubahan UUD 1945 dengan naskah perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah contoh perubahan UUD melalui naskah perubahan tersendiri13.
Miriam Budiardjo, menjelaskan secara singkat perkembangan UUD 1945 namun dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana perkembangan UUD 1945 melalui lima tahapan berikut ini14 :
1.tahun 1945 (UUD Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatra).
2.tahun 1949 (UUD Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat).
3.tahun 1950 (UUD Republik Indonesia, yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat).
4.tahun 1959 (UUD Republik Indonesia 1945, UUD ini mulai 1959 berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat).
5.tahun 1999 (UUD 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi).

B. Presiden Sebagai Pemegang Kekuasaan Eksekutif
Di Indonesia dikenal adanya tiga lembaga yang menjalankan tiga kekuasaan yang berbeda, yakni; kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Hal ini dipengaruhi oleh teori pemisahan kekuasaan yang diajukan pertama kali oleh Montesquie dalam karyanya yang berjudul ” Esprit des Lois ” yang diterbitkan pada tahun 174815. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif, badan perwakilan16 menjalankan kekuasaan legislatif, dan badan yudisial17 menjalankan kekuasaan yudikatif. Sebagai Negara yang menganut sistem Presidensial, di Indonesia Presiden sebagai pemerintah Negara merangkap sebagai kepala Administrasi Negara Republik Indonesia18. C. F. Strong mengemukakan kekuasaan eksekutif dalam Negara yang dijalankan oleh Presiden, antara lain 19 :
1.kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negeri
2.kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undang – undang dan administrasi Negara
3.kekusaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang
4.kekusaan yudikatif, yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau pelaku kriminal
5.kekusaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang – undang dan mengatur proses pengesahannya menjadi undang – undang

Bagir Manan membagi kekuasaan Presiden20 menjadi :
1.kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan
2.kekuasaan dibidang perundang-undangan
2.1.kekuasaan membentuk undang-undang
2.2.kekuasaan membentuk peraturan pemerintah
2.3.kewenangan menetapkan keputusan Presiden
2.4.kewenangan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti
3.kekuasaan dibidang Yudisial
4.kekuasaan dibidang hubungan luar negeri
4.1.kekuasaan mengadakan Perjanjian dengan negara lain
4.2.kekuasaan menyatakan perang dengan negara lain
4.3.kekuasaan mengadakan perdamaian dengan negara lain
4.4.kekuasaan mengangkat duta dan konsul, dan kekuasaan menerima duta dan konsul dari negara lain.

BAB III
LEMBAGA KEPRESIDENAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 ( termasuk periode Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950 )

Pasal – pasal yang mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara diatur dalam Bab III dan juga Bab V yang mengatur tentang Kementerian Negara. Kekuasan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( die gezamte staatgewait liegt allein bei der majelis )21, sedangkan Presiden menjalankan Haluan Negara menurut garis – garis besar yang telah ditetapkan MPR, demikian pula mengenai pengangkatannya dilakukan oleh MPR, Presiden adalah mandataris MPR, yang wajib menjalankan putusan – putusan MPR. Secara eksplisit Penjelasaan UUD 1945 ( sebelum perubahan ) menyebutkan bahwa ” Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah Majelis, Dibawah Majelis Permusyawaran Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi , Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan presiden ( concentration of power and responsibility upon the President )22. Presiden tidak bertangggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat , demikian pula dengan Menteri Negara sebagai pembantu Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Namun hal ini tidak berarti kekuasaan Presiden tidak terbatas, pada bagian lain penjelasan UUD 1945 ( sebelum perubahan ) dinyatakan bahwa ” Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas ” sebab Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara, walalupun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, demikian halnya dalam pasal 5 TAP MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja Lembaga tertinggi Negara dengan/ atau antar lembaga – lembaga tinggi Negara yang berbunyi :
1)Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungan jawab atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar atau Majelis di hadapan Sidang.
2)Presiden wajib memberikan pertanggungan jawab dihadapan sidang istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungan jawab Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang – Undang Dasar atau Majelis.
Ketentuan diatas tidak menyebutkan arti pertanggungjawaban yang dimaksud, Pertanggungjawaban tersebut dalam arti yang luas dapat dilihat dalam TAP MPR No. I/MPR/1973 huruf (d) dan (e) yang berbunyi :
1)meminta dari dan menilai pertanggungan jawab Presiden tentang pelaksanaan Garis – Garis Besar Haluan Negara.
2)mencabut jabatannya apabila Presiden sungguh – sungguh melanggar GBHN dan/atau UUD.

Dengan demikian adalah logis Jika Presiden dapat diberhentikan oleh MPR meskipun masa jabatannya belum berakhir, hal ini disebabkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga tertinggi diatas Presiden23.
Berkenaan dengan kekuasaan yang dimiliki Presiden seperti yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, dapat dibagi dalam tiga hal ; kekuasaan Presiden di bidang eksekutif24, kekuasaan Presiden di bidang legislatif25, kekuasaan Presiden sebagai kepala Negara26. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah “seperti apakah bentuk pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu jika dikaitkan dengan tiga kekuasaan yang dimilikinya tersebut ?”, tanggungjawab Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah tanggungjawab Presiden secara keseluruhan, baik sebagai kepala Negara maupun sebagai kepala eksekutif dan legislatif, mengingat UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensiil27. Bagir Manan menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang diatur menurut UUD 1945 (presidensiil) sama sekali tidak menjamin kestabilan pemerintahan. Pengertian ” fixed executive ” yang menjadi ciri sistem Presidensiil ( seperti di Amerika Serikat ) tidak terdapat dalam jabatan Presiden RI, hal ini terlihat dengan adanya pemberhentian ( penarikan mandat ) Presiden Soekarno oleh MPRS pada tahun 1966 dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 200128. C.F. Strong menyebutkan bahwa Jika Presiden bertanggungjawab secara langsung dengan periode waktu tertentu kepada badan yang lebih luas dan tidak terikat pada pembubaran oleh tindakan parlemen, eksekutif itu dikatakan eksekutif nonparlementer atau fixed executive, sebaliknya jika bertanggungjawab secara langsung kepada parlemen eksekutif tersebut dikatakan eksekutif parlementer29. Dengan demikian terjadi ” kesimpangsiuran ” sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, secara yuridis formal menganut sistem Presidensiil, namun kenyataannya terdapat unsur – unsur Parlementer dalam praktik ketatanegaraan. Berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR, Harun Al Rasjid dalam tulisannya yang berjudul Hubungan Antara Presiden dan MPR hlm. 11, membaginya menjadi ; pertanggungjawaban dalam arti luas merupakan satu Pertanggungjawaban dengan sanksi, sedangkan dalam arti sempit merupakan pertanggungjawaban tanpa sanksi30. Sri Soemantri dalam bukunya “Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945″ menyebutkan secara Eksplisit bahwa pertanggungjawaban yang dimiliki Presiden adalah pertanggungjawaban dalam arti luas31.
Berkenaan dengan pengisian jabatan Presiden menurut UUD 1945 ( sebelum perubahan) yakni berdasarkan pasal 6 ayat ( 2 ) yang berbunyi : ” Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak “. Pada saat UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 agustus 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut belum terbentuk, dan dalam kondisi saat itu tidak dimungkinkan untuk membentuk MPR terlebih dahulu. Maka berdasarkan pasal III Aturan peralihan ditetapkan ” untuk pertama kali Presiden dan wakil Presiden yang dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia “. Selain itu pasal 7 UUD 1945 ( sebelum perubahan) menyebutkan :
” Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali “,

yang menarik dari pasal ini adalah tidak adanya pembatasan ” pemilihan kembali ” Presiden. Ketentuan inilah yang menjadi pembenaran untuk memilih Soeharto sebagai Presiden sampai enam kali berturut – turut ( terhitung sejak tahun 1973). Bagir Manan menyebutkan bahwa dalam praktek ketatanegaraan selama kurun waktu 30 tahun terakhir ( masa orde baru ) pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR menjadi kurang Demokratis. Hal ini terjadi karena32 :
1.MPR dikuasai oleh satu kelompok kekuatan politik ( Golkar yang selalu di sokong ABRI ), yang sangata dominan ( sistem partai dominan ), yang diikuti dengan sistem pengendalian anggota yang ketat, menyebabkan mekanisme pemilihan Presiden tidak kompetitif dengan berbagai rekayasa.
2.praktek calon tunggal yang ” dipaksa “, sehingga secara riil tidak ada pemilihan Presiden. MPR sekadar mengukuhkan calon tunggal yang tidak mungkin ditolak ( semacam plebisit ).
3.mekanisme kerja MPR ( diatur dala Tata Tertib ) tidak memungkinkan peranan Individual anggota. Segala kegiatan dilakukan oleh atau atas nama fraksi. Tata cara ini ditempuh untuk mencegah perbedaan pendapat. Mekanisme ini merupakan suatu bentuk tatanan totaliter, semua anggota harus tunduk pada kehendak pimipinan.

Dalam UUD 1945 (sebelum perubahan), persyaratan menjadi Presiden diatur dalam pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ” Presiden ialah orang Indonesia asli “,

persoalan kemudian adalah ketidakjelasan apa atau siapa ” Orang Indonesia asli ” itu, untuk hal ini Sri Soemantri menyebutkan bahwa kita perlu melihatnya dalam UU No. 3 tahun 1946 tentang warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia yang menyatakan dalam pasal 1 bahwa warga Negara Indonesia ialah ; 1) orang asli dalam daerah Negara Indonesia; 2) orang yang tidak termasuk dalam golongan diatas; 3) orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan naturalisasi; 4) orang yang karena kelahiran, perkawinan dan lain – lain menjadi warga Negara Indonesia33. Sedangkan Bagir Manan menyatakan bahwa sebagian pendapat menduga, makna ” orang Indonesia asli ” berkaitan dengan ketentuan pasal 163 IS dari masa penjajahan, yang membedakan penduduk Indonesia ke dalam golongan Eropa, Timur asing, dan Bumiputra. Syarat lainnya diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, yakni ; warga Negara Indonesia; telah berusia 40 tahun; bukan orang yang sedang dicabut haknya dalam pemilihan umum; bertaqwa kepada tuhan yang maha Esa, setia kepada cita – cita Proklamasi 17 agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945; bersedia menjalankan haluan Negara menurut GBHN yang telah ditetapkan MPR; berwibawa; jujur; cakap; adil; dukungan dari rakyat yang tercermin dalam Majelis; tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti gerakan G.30.S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya; tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang – kurangnya 5 tahun; tidak terganggu jiwa/ikatannya34.
Selain UUD 1945, Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Konstitusi RIS yakni dalam tahun 1949 ( lebih kurang 8 bulan ). Pada masa Konstitusi RIS Presiden dipilih oleh mereka yang ditunjuk oleh daerah – daerah bagian35. Pada tanggal 16 Desember 1949 telah dipilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. sedangkan Jabatan Wakil Presiden tidak ada pada masa ini, Berdasarkan pasal 72 ayat (1) yang menyebutkan ; ” jika perlu karena presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan Perdana Menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari – hari “, hal ini mungkin merupakan konsekwensi dari diubahnya Bentuk Pemerintahan yang semula Republik menjadi Federal. Presiden bertindak sebagai kepala negara36. Sedangkan mengenai Persyaratannya diatur dalam pasal 69 ayat (3) yang berbunyi : ” Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau tidak boleh seorang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.
Dan berdasarkan kesepekatan bersama maka Bentuk Negara Federal dikembalikan ke bentuk Negara Kesatuan37 dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950. Dalam masa ini ditentukan bahwa Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UU ( yakni pasal 45 ayat 3 UUD Sementara 195038). Namun oleh karena tidak dimungkinkan dibentuk suatu UU sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (3), maka pengisian Jabatan Presiden didasarkan pada pasal 141 ayat (3) UUD Sementara 195039. Namun lain halnya dengan Pengisian jabatan Wakil Presiden, mekanismenya telah sesuai dengan pasal 45 ayat (4) UUD Sementara, bahwa ” Untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat “, maka pada tanggal 14 oktober 1950 DPR mengajukan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Presiden kepada Presiden Soekarno, dan melalui Keputusan Presiden No.27 tahun 1950 Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden. Untuk Persyaratan menjadi Presiden dalam Konstitusi RIS diatur dalam pasal 45 ayat (3) yang berbunyi : ” Presiden dan wakil Presiden harus warga Negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih “. Demikian pula persyaratan yang diatur dalam UUD Sementara 1950 masih dalam pasal yang sama (pasal 45 ayat 3) dan bunyi pasal yang sama. Yang menarik dengan diberlakukannya UUD Sementara 1950 Presiden dan wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat40, selain itu Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Setelah diberlakukannya kembali UUD RI 1945 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 juli 195941, maka pengisian jabatan Presiden untuk ketiga kalinya belum beradasarkan Ketentuan yang ditetapkan dalam UUD, Ir. Soekarno tetap menjadi Presiden berdasarkan pasal II Aturan peralihan UUD 194542. Pada tahun 1956 Moh. Hatta berhenti dari Jabatannya sebagai Wakil Presiden dan sampai UUD 1945 diberlakukan kembali Jabatan tersebut tetap tidak terisi sampai bulan Maret 1973, yaitu setelah MPR memilih Sri Sultan Hemangkubuwono sebagai wakil Presiden dengan ketetapan MPR No.XI/MPR/197343. Setelah UUD 1945 diberlakukan kembali, sekitar 5 Juli 1964 yang seharusnya diadakan Pemilu akan tetapi ternyata pada tanggal 18 Mei 1963 dikeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/1963 tentang pengangkatan Dr. Ir. H. Soekarno menjadi Presiden seumur hidup, meskipun hal ini bertentangan dengan pasal 7 UUD 194544.
Pada tahun 1967 pertanggungjawaban Soekarno di tolak MPR dalam sidang istimewa, dan dengan Ketetapan MPR No. XXXIII/MPRS/1967 kekuasaan Presiden Soekarno dicabut, dan dengan ketetapan yang sama diangkat Jend. Soeharto sebagai pejabat Presiden. Setahun kemudian pada tahun 1968 dengan ketetapan MPR No. XLIV/MPRS/1968 JEND. Soeharto diangkat sebagai Presiden. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde lama dan kelahiran Orde baru.

BAB IV
IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERHADAP
LEMBAGA KEPRESIDENAN

UUD 1945 sebelum perubahan memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Tiga belas ( pasal 4 sampai pasal 15 dan pasal 22) dari 37 pasal UUD 1945 mengatur langsung mengenai Jabatan Kepresidenan, selain itu terdapat ketentuan lain yang juga masih berkaitan dengan Lembaga Kepresidenan yakni tentang APBN, ketentuan yang mengatur wewenang MPR, DPR, DPA, BPK, undang – undang Organik, dsb. Setelah Perubahan (empat kali) jumlah pasal yang secara langsung mengenai Lembaga Kepresidenan menjadi 19 pasal dari 72 pasal ( tidak termasuk aturan tambahan, dan aturan peralihan)45. UUD 1945 Setelah Perubahan merumuskan Pesyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :
” calon Presiden dan wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak Kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden “46

dan ayat (2) yang berbunyi :
” syarat – syarat untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan Undang – Undang “47.

Perubahan ketentuan mengenai Persyaratan calon Presiden dan calon wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman, karenanya ” orang Indonesia asli ” diubah agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga Negara48. Rumusan ini juga Konsisten dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan warga Negara atas dasar keturunan, ras, agama. Selain melalui perubahan ini terkandung makna kemauan Politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.
Perubahan yang paling Fundamental setelah perubahan UUD 1945 ialah dipilihnya Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 6A ayat (1)49, (2)50, (3)51, (4)52, (5)53, perubahan ini didasari pemikiran untuk mengejwantahkan paham kedaulatan rakyat. Disamping itu dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan wakil Presiden mempunyai legitimasi yang lebih kuat dalam artian memperkuat sistem Presidensiil yang kita anut dengan salah satu cirinya yaitu adanya periode masa jabatan yang pasti ( fixed term ) dari Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal – hal yang tercantum dalam UUD 1945 melalui prosedur yang konstitusional, yang dikenal dengan impeachment yang menunjukkan konsistensi penerapan paham Negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden54. Selain itu, Impeachment dapat memperkecil peluang terjadinya ketegangan dan krisis Politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan wakil Presiden seperti yang kerap terjadi dalam praktik kenegaraan kita yang sebenarnya merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut Negara kita. Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin dan memegang kekuasaan Pemerintahan Negara, sebagai manusia Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang merusak sendi – sendi hidup bernegara dan mencederai hukum, karenanya Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan tertentu55 yang disebutkan secara limitative dalam UUD 1945, yakni ; melalui proses politik ( dengan adanya pendapat DPR dan keputusan pemberhentian MPR), dan melalui proses hukum ( dengan cara Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR )56.
Pasal 7C menyebutkan :
” Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat “.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan politik bahwa DPR tidak dapat memberhentikan Presiden, kecuali mengikuti Ketentuan pasal 7A57 dan Presiden juga tidak dapat membekukan DPR. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu lembaga Negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara Presiden dan DPR yang sama – sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.
adapun Wewenang, Kewajiban, dan Hak yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan UUD 1945 yakni :
1.memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
2.berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
3.menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
4.memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
5.memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
6.dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****];
7.membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
8.menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
9.mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
10.menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
11.memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
12.memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
13.memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
14.membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
15.pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
16.pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
17.hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
18.pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
19.peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
20.penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
21.pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
22.pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].

NB: * perubahan pertama
** perubahan kedua
*** perubahan ketiga
**** perubahan keempat

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik dalam jumlah pasal maupun kekuasaannya, hal ini terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur langsung lembaga kepresidenan yakni tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD 1945 ( pasal 4 sampai dengan pasal 15 dan pasal 22). Ditambah lagi dengan berbagai ketentuan yang tidak mungkin lepas dari lembaga kepresidenan, seperti; ketentuan tentang APBN, ketentuan mengenai wewenang MPR, DPR, BPK, undang-undang organik, dsb. Sebagai implikasi dari pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

” kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “

Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR sebagai majelis yang menjalankan kedaulatan rakyat. MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya melalui mekanisme ini.
2.setelah amandemen (empat kali), ketentuan yang mengatur langsung lembaga kepresidenan hanya 19 pasal dari 72 pasal (tidak termasuk tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan), selain itu perubahan yang sangat signifikan adalah dengan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A), sebelumnya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Penguatan sistem Presidensiil yang dianut oleh Indonesia juga merupakan hal yang cukup signifikan berubah jika dibanding sebelum amandemen. Dengan demikian, tidak lagi dikenal adanya pertanggungjawaban Presiden kepada MPR. MPR tidak lagi dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui sidang istimewa yang kemudian meminta pertanggungjawaban Presiden, setelah amandemen mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu melalui mekanime impeachment; melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan DPR.

B. Saran

Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu lembaga yang memegang kekuasaan Negara mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan berbagai perubahan yang terjadi terhadap lembaga ini sebagai implikasi dari perubahan Undang-Undang Dasar yang terjadi seiring perubahan zaman dan konstelasi bangsa dan Negara. Namun, betapa pun demikian lembaga kepresidenan harus senantiasa mampu menjalankan peranan dan fungsinya demi mewujudkan tujuan bangsa dan Negara melalui perwujudan Lembaga Kepresidenan yang aspiratif, akomodatif dan mementingkan kepentingan Negara diatas segalanya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. mekanisme check and balances diantara ketiga kekuasaan Negara ( eksekutif, legislatif, dan yudikatif ) harus diwujudkan demi tercapainya cita – cita bangsa dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA
I. BUKU
Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara.Ghalia Indonesia.Jakarta.1994
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII PRESS.Yogyakarta.2003
__________, Lembaga Kepresidenan, FH UII PRESS, Yogyakarta.2006
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.
Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, Pengantar Hukun Tata Negara Indonesia.FH UI & CV. Sinar Bakti . Jakarta.1983
Sekretariat Jenderal MPR RI, et al.Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.Jakarta.2007
Soemantri M, Sri, Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945.Alumni Bandung.1986.
__________, ” Evaluasi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 “, Focus Group Discussion.Universitas Padjadjaran.2007.hlm.2,3.
Strong, C.F. Modern Political Constitutions.Sidgwick.London.1966. diterjemahkan SPA Teamwork. Konstitusi – Konstitusi Politik Modern.Nuansa & Nusamedia.Bandung.2004
II. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1.UUD RI 1945, beserta penjelasannya
2.perubahan I UUD RI 1945
3.perubahan II UUD RI 1945
4.perubahan III UUD RI 1945
5.perubahan IV UUD RI 1945
6.UUD Sementara 1950, beserta penjelasannya
7.Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: